Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin. Foto:Runi/Man

Pola penularan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) makin sulit diprediksi. Bahkan ada kekhawatiran yang terus meluas bahwa virus ini bisa merasuk hingga ke desa-desa. Ini terkait pula dengan kebiasaan masyarakat yang mudik saat momentum lebaran. Imbauan Pemerintah agar masyarakat menahan diri untuk tidak mudik jelang Lebaran belum tentu efektif. Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengusulkan agar perangkat desa dipersiapkan guna menghadapi kemungkinan terburuk dari permasalahan Covid-19 ini.

“Perangkat desa harus disiapkan untuk menghadapi lonjakan arus mudik warga dari kota ke desa-desa. Kita tidak bisa membayangkan jika lonjakan ini terjadi sementara desa tidak mempersiapkan diri (dari kemungkinan penyebaran virus Corona),” kata Yanuar dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Minggu (29/3/2020). Menurutnya, para perantau di berbagai kota saat ini sudah mulai memikirkan untuk pulang ke desa lebih awal.

Hal ini dipicu oleh melambatnya kegiatan ekonomi di kota akibat mobilitas manusia yang dibatasi, pusat ekonomi dan perdagangan yang sepi dan transaksi yang terus menurun. Bagi sebagian warga desa, khususnya yang bekerja atau berusaha di sektor informal perkotaan, jelas situasi ini sangat memukulnya. Dikatakannya, eksodus warga kembali ke desa-desa tentu saja membawa kekhawatiran makin menyebarnya penularan virus corona.

Menurut Yanuar, Pemerintah Daerah bisa saja melakukan kontrol ketat untuk memasuki wilayahnya melalui check point di beberapa tempat, termasuk perbatasan wilayahnya. Namun langkah ini belum cukup jika pemerintah desa tidak diberdayakan untuk menghadapi virus Corona. Karena pada akhirnya para perantau ini tetap akan tinggal di desa-desa, dan tentu berinteraksi bersama penduduk yang lainnya.

“Tidak ada pilihan, kepala desa dan seluruh perangkat dan para tokoh desa harus dibekali kemampuan menghadapi Corona ini. Jangan abaikan kedudukan dan peran penting mereka,” tegas legislator PKB itu. Ia menyatakan, Pemerintah Pusat dan daerah harus memberikan pengetahuan, kecakapan dan berbagai hal lainnya yang dibutuhkan perangkat desa untuk terlibat nyata dalam pencegahan wabah Corona ini.

Dari mulai protokol pemeriksaan sebelum para perantau masuk kembali ke desanya, mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap mereka yang tercatat sebagai ODP (Orang dalam Pengawasan), penanganan terhadap warga yang kemudian diduga terinfeksi virus Corona hingga kesiapan alat, sarana dan prasarana. “Pemerintah desa juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan sosialisasi seputar virus corona ini kepada masyarakat,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X itu.

Lebih dari itu, perangkat desa juga harus dipersiapkan menghadapi situasi pasca bencana Corona ini. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menjadi ujung tombak untuk urusan ini. "Kementerian inilah yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan memberdayakan perangkat desa menghadapi wabah Corona," pungkasnya. (dep/sf)